SBKRI

Teman-teman tahu apa singkatan dari SBKRI? Yap ... Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Sebuah surat sakti yang selalu menjadi momok bagi WNI suku Tionghoa, namun di lain pihak merupakan surat ampuh bagi sebagian pihak untuk menekan sekaligus ajang untuk mempertebal kantong.

Entah bagaimana asal usul SBKRI ini diterbitkan. Tetapi berdasarkan pengetahuan, referensi, dan cerita-cerita yang aku dengar, surat ini muncul waktu zaman Orde Baru. Tidak jelas apa dasar pemikirannya, secara tiba-tiba seluruh masyarakat Tionghoa dikejutkan dengan sebuah instruksi: bagi masyarakat sukuTionghoa, Anda diwajibkan untuk membuat sebuah surat sebagai tanda menjadi warga negara Republik
Indonesia. Seandainya tidak, maka Anda tidak akan tercantum secara resmi sebagai WNI, dan apabila ketahuan akan mendapat ancaman dideportasi atau dikembalikan ke negara asli, Republik Rakyat Tiongkok.

Alhasil, keresahan dan kebingungan melanda masyarakat Tionghoa. Karena tidak ada pilihan, beramai-ramailah mendaftarkan diri dan membuat SBKRI. Aku masih ingat, sejak kecil aku sudah menemani papaku antri di kantor lurah hanya untuk sekedar mengecek apakah SBKRI kami sudah terbit. Secara teori proses pembuatan SBKRI sangatlah mudah, yaitu cuma menyertakan data lengkap, kemudian dikirim ke Jakarta untuk diproses, dan lahirnya surat tersebut. Namun entah karena menganut peribahasa: kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah, hasilnya prosesnya berbelit-belit dan menjadi panjang sekali. Jadi, setiap minggu kami harus antri melihat papan pengumuman sekiranya punya kami sudah datang dari pusat atau belum.

Selain prosesnya yang berbelit, juga diperparah dengan biaya yang membengkak. Dengan alasan harus di-acc dari Jakarta, ongkos kirim, administrasi, dll, biaya yang seharusnya sangat terjangkau membengkak menjadi berlipat ganda. Memoriku masih berbicara, waktu masih kecil aku selalu bertanya kepada teman main yang secara ekonomi kurang mampu: sudah diurus belum SBKRInya. Dan aku hanya mendapat jawaban: belum. Ditanya lagi: kenapa? Hanya dijawab singkat: tidak ada biaya.

Olala ... kok bisa? Namun karena akalku sebagai bocah masih belum mampu mencerna lebih lanjut, aku hanya diam dan menyimpannya dalam hati saja. Ketika aku sudah beranjak dewasa, dan melihat dengan mata kepala sendiri apa sesungguhnya yang terjadi di Republik ini, aku baru mengerti sepenuhnya.

Satu pertanyaan yang masih nyangkut di kepalaku, entah atas dasar apa kok hanya masyarakat Tionghoa saja yang diharuskan memiliki surat tersebut. Kenapa suku lain seperti turunan Arab atau Melayu tidak? Kalau mau menyamaratakan alasannya, orang Arab bisa juga dikatakan pendatang, soalnya ada yang namanya negara Arab. Demikian juga Melayu, ada negara Malaysia. Namun mungkin karena face orang Tionghoa yang berbeda sendiri kali yah, makanya kita-kita ini dipandang sebagai bukan orang Indonesia asli. Jadi mau ndak mau, harus dong buat yang namanya SBKRI :)

* * *

Entah sudah berapa kali pemerintah menjanjikan untuk menghapus keharusan memiliki SBKRI. Sejak pemerintahan Gus Dur, isu pencabutan surat ini sudah berhembus. Tetapi entah kenapa, prosesnya tidak semulus yang diharapkan. Ketika pemerintahan Megawati, konon sudah keluar surat keputusan Presiden bahwa SBKRI resmi tidak diperlukan, dan yang menjadi patokan bahwa seseorang menjadi WNI adalah cukup mempunyai surat lahir. Itu berarti seharusnya segala proses yang sebelumnya memerlukan surat ini seyogyanya sudah dihilangkan. Masyarakat Tionghoa menyambut gembira surat ini. Namun secara praktek apakah jalan? Ternyata tidak. Surat ini ternyata masih menjadi suatu keharusan.

Masih hangat dalam ingatan, kala pahlawan bulutangkis Indonesia yang berhasil merebut emas pengantin di Olympiade 1992, Alan Budi Kusumah dan Susi Susanti di tahun 2004 mendapat kesulitan mendapatkan visa ke Athena menjadi duta Indonesia sebagai pembawa obor, hanya gara-gara kesulitan SBKRI, dan mereka terancam tidak bisa berangkat. Mereka pun mengadu dan mempertanyakan, kenapa mereka masih dipandang sebagai warga negara ke-2 di Republik ini yang notebene masih diragukan semangat nasionalis dan kewarganegaraannya.

Aku yang membaca berita itu juga hanya bisa geleng-geleng kepala. Kalaulah aku yang kesulitan, maklum-maklum saja, karena siapa sih Hendri Bun itu. Tetapi pahlawan sekaliber itu masih mengalami juga? Benar-benar keterlaluan. Untung saat itu pemerintah mendengar dan bertindak cepat, sehingga mereka diundang secara khusus ke Istana dan diserahkan langsung SBKRI mereka [baca: diserahkan, bukannya ditiadakan], dengan janji untuk segera mensahkan keputusan tentang dihapusnya SBKRI menjadi Undang-undang.

Dan masih hangat di memori kita saat kampanye pemilu, demi menyenangkan dan mengambil hati masyarakat Tionghoa, calon presiden berlomba-lomba menggunakan issue ini sebagai senjata mereka dengan menjanjikan untuk meniadakan SBKRI. Dan ... seperti alunan lagu melankolis: tapi janji ... tinggal janji, setelah menang pemilu tidak ada tindakan sama sekali yang bergerak ke arah tersebut. Semuanya seperti dilupakan begitu saja, hilang dan lenyap ditelan waktu.

Aku pikir masalah SBKRI hanya hot di Jakarta saja, atau mayoritas milik orang-orang yang lahir di luar pulau Jawa saja. Namun ternyata tidak. Kemarin waktu aku main di kampung istri, suatu hari aku mendapati kakak Papa istri berpakaian rapi dan mampir ke rumah. Tumben, pikirku. Setelah berbasa-basi, akupun tanya: mau ke mana, kok rapi banget?

Dia pun menjawab: mau ke kantor camat, ngurus KTP.
Ooo ... paling cepat yah, sehari jadi, balasku.

Eh ... aku mendapat jawaban singkat yang membuatku terhenyak: ndak, gara-gara SBKRI sih, prosesnya jadi panjang.

Aku diam saja. Setelah dia pergi, aku tanya istri: emang di sini pake SBKRI juga?
Dan sebuah jawaban yang membuat aku geram: yeee ... ndak tahu kamu. Justru karena di sini kota kecil, jadi malah lebih dipersulit. Beda dengan kita di Jakarta, bisa minta bantuan biro jasa, kalo di sini harus ngurus sendiri ...

OMG ... how come. Jelaskan padaku ...

* * *

"Pak, aku mau minta bantuannya untuk membuat akte lahir anak saya. Surat-surat apa saja yang diperlukan?"
"Oh ... mudah pak. Tinggal siapkan fotokopi KTP suami-istri, kartu keluarga, akte lahir suami-istri, surat keterangan lahir dari RS, surat

keterangan dari RT/RW, surat nikah ..."

"Itu aja? Ok deh, ntar saya siapkan secepatnya ..."
"Baik. Eh ... ada yang kurang, lampirkan juga fotocopi SBKRI bapak?"

"Apa? SBKRI ... Bukankah seharusnya itu sudah tidak diperlukan lagi?"
"Secara teori emang sih ... tapi supaya dipermudah dan lancar, lampirkan juga deh. Karena masih diminta ..."

Hhhh ... aku hanya bisa merenung, diam, mematung, dan tidak bersuara ....